Pekanbaru, Pjsriau.com – Peringatan Dies Natalis ke-72 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Riau menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali peran mahasiswa dalam menjaga demokrasi, mengawal isu strategis daerah, serta memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum demi stabilitas Provinsi Riau.

Mengusung tema “Menumbuhkan Kesadaran dan Kebebasan Demokrasi dalam Ruang Diskusi yang Kritis dan Inklusif”, kegiatan tersebut berlangsung di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Riau, Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru, Kamis malam (23/04/2026), dengan nuansa kebangsaan yang kental dan penuh semangat refleksi.

Ketua DPD GMNI Provinsi Riau, Teguh Azmi, menegaskan bahwa demokrasi merupakan ruh yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan organisasi mahasiswa, khususnya GMNI. Menurutnya, ruang demokrasi harus terus dijaga sebagai wadah lahirnya pemikiran kritis dan keberanian menyuarakan kepentingan rakyat.

“Semangat inilah yang kita gaungkan kembali. Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari GMNI. Berbeda pendapat, berbeda pilihan itu hal yang biasa dalam kehidupan demokrasi,” ujar Teguh.

Ia menambahkan, kader GMNI memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan sekaligus pengontrol sosial, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Peran itu, katanya, harus diwujudkan melalui keberanian bersikap dan konsistensi menjaga nilai-nilai keadilan sosial.

“Sebagai kader, kita harus menjadi teladan, mulai dari kontrol sosial di tingkat lokal hingga nasional,” tambahnya.

Dalam forum tersebut, Teguh juga menyampaikan dukungan terhadap berbagai program yang dijalankan Polda Riau, termasuk inisiatif Green Policing yang dinilai relevan dalam menjawab tantangan lingkungan hidup di daerah.

Menurutnya, program penghijauan dan pelestarian lingkungan harus menjadi gerakan bersama, terutama di tengah ancaman kerusakan ekosistem yang terus menjadi perhatian serius.

“Kami mendukung program-program Polda Riau. Salah satunya Green Policing sebagai upaya pengijauan dan menjaga keseimbangan lingkungan,” ungkapnya.

Selain isu lingkungan, GMNI Riau turut menyoroti persoalan agraria yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah. Konflik lahan, menurut Teguh, membutuhkan penyelesaian yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat agar tidak berkembang menjadi gejolak sosial.

Ia juga menekankan pentingnya langkah tegas dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat Riau masih kerap dikaitkan dengan bencana kabut asap yang berdampak luas terhadap kesehatan, ekonomi, dan citra daerah.

“Upaya pencegahan karhutla harus ada ketegasan dan keseimbangan. Apalagi Riau dikenal sebagai provinsi penghasil asap, ini harus menjadi perhatian serius bersama,” tegasnya.

Tak hanya itu, GMNI Riau juga mendorong penguatan dalam pemberantasan narkoba dan premanisme yang dinilai masih menjadi ancaman nyata bagi kehidupan sosial masyarakat. Penanganan kedua persoalan tersebut, menurutnya, harus dilakukan secara profesional dan dievaluasi secara berkelanjutan.

“Pemberantasan narkoba dan premanisme di Provinsi Riau harus diperkuat, dilakukan secara profesional, dan terus dievaluasi,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Teguh menegaskan komitmen GMNI Riau untuk terus mendukung penegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif.

“Kita juga mendukung penegakan hukum dan kamtibmas agar tetap kondusif,” pungkasnya.**