Pekanbaru, Pjsriau.com – Rencana pembangunan transdepo sampah di Kelurahan Agrowisata memicu gelombang penolakan dari warga dan pegiat lingkungan. Mereka khawatir kawasan yang selama ini dikenal sebagai daerah pertanian, peternakan, perkebunan, dan wisata alam berubah menjadi titik penampungan sampah yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Penolakan mengemuka karena lokasi yang direncanakan berada dekat dengan permukiman penduduk. Warga menilai keberadaan fasilitas tersebut berisiko menimbulkan bau tidak sedap, pencemaran lingkungan, hingga gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Tokoh masyarakat setempat, Sukisman, menegaskan bahwa Kelurahan Agrowisata memiliki karakter dan potensi yang tidak sejalan dengan keberadaan fasilitas penampungan sampah berskala besar.

“Kami menolak adanya transdepo sampah di wilayah permukiman yang padat penduduk. Kelurahan Agrowisata bukan kawasan penampungan sampah. Agrowisata adalah kawasan yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan wisata sebagai daya tarik masyarakat,” ujarnya.

Meski menolak lokasi yang direncanakan, warga menegaskan tetap mendukung program pengelolaan sampah yang dijalankan pemerintah. Namun mereka meminta fasilitas tersebut ditempatkan di lokasi yang jauh dari kawasan hunian.

Menurut warga, keberadaan transdepo yang terlalu dekat dengan rumah penduduk berpotensi memunculkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari pencemaran udara akibat bau sampah, peningkatan populasi lalat dan hama, hingga risiko pencemaran air akibat air lindi yang dapat mengganggu sumber air masyarakat.

Kekhawatiran serupa disampaikan Randi Syahputra. Ia menilai rencana tersebut perlu dikaji secara menyeluruh karena berpotensi menjadi pusat pengumpulan sampah dari berbagai wilayah di Kota Pekanbaru.

“Ini bukan persoalan kecil. Jika transdepo dibangun di sini, maka sampah dari berbagai wilayah Kota Pekanbaru akan terkumpul di Kelurahan Agrowisata. Dampaknya tentu harus dikaji secara serius karena menyangkut lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat,” katanya.

Randi menegaskan pemerintah wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum proyek dijalankan. Kajian tersebut diperlukan untuk mengukur dampak terhadap kualitas lingkungan, kesehatan warga, serta keberlanjutan kawasan Agrowisata sebagai wilayah pertanian dan wisata.

“Kami meminta agar kajian AMDAL dibuka secara transparan kepada masyarakat. Warga berhak mengetahui apa saja dampak yang akan ditimbulkan dan bagaimana langkah mitigasinya. Ini menyangkut lingkungan hidup dan masa depan kawasan tempat kami tinggal,” ujarnya.

Selain meminta keterbukaan kajian lingkungan, warga juga mendesak pemerintah melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan. Mereka menilai keputusan yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kehidupan warga harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat setempat.

“Masyarakat Agrowisata meminta agar kajian lingkungan dilakukan terlebih dahulu dan aspirasi warga didengar sebelum ada keputusan final terkait pembangunan transdepo sampah di kawasan ini,” tutupnya.

Warga dan pecinta lingkungan berharap pemerintah membuka ruang dialog serta mempertimbangkan lokasi alternatif yang lebih layak demi menjaga kesehatan masyarakat, kenyamanan warga, dan kelestarian lingkungan Kelurahan Agrowisata.**