Kampar, Pjsriau.com - Kepala Desa Sinama Nenek, H. Abdoel Rachman Chan, membantah keras narasi yang menyebut dirinya melarikan diri ke Malaysia untuk menghindari proses hukum di Polda Riau.

Isu tersebut ditepis langsung melalui kehadiran Rachman Chan yang kembali aktif berkantor dan melayani masyarakat di Desa Sinama Nenek. Kehadirannya sekaligus mematahkan spekulasi yang sebelumnya berkembang di sejumlah media sosial dan media daring.

Sebelumnya, beredar tudingan bahwa Rachman sengaja menghilang di tengah penyelidikan terkait dugaan sengketa lahan BUMN. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda.

Rachman menjelaskan, keberangkatannya ke Malaysia pada 3 hingga 7 Mei 2026 merupakan bagian dari agenda profesional, bukan upaya menghindari proses hukum.

“Uwak pergi ke Malaysia untuk mengikuti studi manajemen dan bisnis, bukan kabur seperti yang dinarasikan secara liar,” ujar Rachman sembari memperlihatkan dokumentasi kegiatan yang diikutinya di negara tersebut.

Setelah kembali ke Indonesia, Rachman diketahui sudah berada di Pekanbaru sejak 8 Mei 2026. Ia langsung menjalankan aktivitas pemerintahan dan berinteraksi dengan masyarakat.

Pada hari yang sama, Rachman juga terlihat memimpin kegiatan Sosialisasi Ramah Lingkungan yang digelar oleh PT Subur Arum Makmur di Kantor Desa Sinama Nenek. 

Kehadirannya dinilai menjadi bukti nyata bahwa tidak ada upaya pelarian maupun penghindaran terhadap proses hukum sebagaimana yang berkembang sebelumnya.

Munculnya informasi yang belum terverifikasi itu disayangkan karena dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Tapung Hulu. Penyebaran informasi yang tidak disertai konfirmasi langsung kepada pihak terkait juga dianggap dapat merugikan nama baik pribadi maupun institusi pemerintahan desa.

Kini, dengan kembalinya H. Abdoel Rachman Chan menjalankan roda pemerintahan desa secara normal, isu mengenai dugaan pelarian tersebut dinilai telah terjawab. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum memiliki dasar fakta yang jelas.**