Pekanbaru, Pjsriau.com - Seiring bergulirnya proses pemilihan Ketua RT dan RW di Kota Pekanbaru, dukungan dari kalangan akademisi terus menguat. 

Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Kifayah Riau, Pahot Matua, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 48 Tahun 2025 tentang tata cara pemilihan Ketua RT/RW secara serentak di seluruh wilayah kota.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah progresif dan visioner dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat paling dasar, sekaligus menghadirkan kepastian hukum bagi pelaksanaan demokrasi lokal yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Pahot Matua menilai, polemik yang belakangan mencuat di DPRD Pekanbaru terkait penerapan tahapan fit and proper test seharusnya tidak mengaburkan substansi kebijakan. Ia menegaskan bahwa suara masyarakat akar rumput justru menunjukkan harapan besar agar pemilihan RT/RW dapat segera dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Perwako ini hadir memberikan kejelasan aturan sekaligus standar kompetensi bagi calon Ketua RT dan RW, sehingga proses pemilihan tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar melahirkan pemimpin lingkungan yang berkualitas dan bertanggung jawab,” ujar Pahot Matua kepada Pjsriau.com, Kamis (08/01/2026).

Dari perspektif hukum tata negara, Pahot juga mengutip pandangan Sondia Warman, SH, MH, sebagaimana diberitakan Riau Aktual, yang menegaskan bahwa Perwako Nomor 48 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2002 tentang pemilihan Ketua RT/RW.

Sebaliknya, Perwako tersebut justru memperjelas mekanisme pelaksanaan aturan yang telah ada, dengan menambahkan tahapan fit and proper test sebagai seleksi awal guna menilai integritas, kapasitas, serta komitmen calon pemimpin lingkungan.

Dalam pernyataannya, Presiden Mahasiswa STAI Al-Kifayah Riau merangkum dukungan terhadap kebijakan tersebut dalam beberapa poin strategis:

Pertama, memperkuat tata kelola lingkungan.
Pemilihan serentak yang disertai seleksi awal dinilai mampu memastikan calon Ketua RT/RW memiliki pemahaman memadai tentang pelayanan publik, koordinasi lintas lembaga, serta kepekaan terhadap dinamika sosial masyarakat.

Kedua, menjaga kepastian hukum dan konsistensi regulasi.
Perwako ini dinilai selaras dengan Perda yang berlaku dan dirancang untuk memperjelas teknis pelaksanaan pemilihan agar berjalan lebih transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, menjaga stabilitas demokrasi lokal.
Tahapan fit and proper test tidak menghilangkan hak politik warga, melainkan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa figur yang terpilih benar-benar layak, berintegritas, dan mampu menjalankan amanah masyarakat.

Keempat, merespons aspirasi akar rumput.
Banyak pengurus RT/RW dan warga di tingkat bawah menantikan kepastian pemilihan. Mereka berharap proses ini tidak kembali tertunda akibat tarik-menarik kepentingan politik.

Lebih jauh, Pahot Matua menegaskan bahwa pemilihan Ketua RT dan RW bukan sekadar urusan administratif, melainkan proses strategis yang menentukan kualitas kepemimpinan di lingkungan masyarakat sehari-hari.

“RT dan RW adalah garda terdepan pelayanan publik. Kualitas kepemimpinan di level ini sangat menentukan tertib sosial, harmoni warga, dan efektivitas kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan pemangku kepentingan, untuk memandang kebijakan ini secara objektif serta mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan politik jangka pendek.

“Kami mengajak semua pihak untuk tidak menghambat tahapan pemilihan yang telah dirancang demi kepentingan masyarakat luas dan penguatan demokrasi di tingkat paling bawah,” pungkasnya.**