Bengkalis, Pjsriau.com - Krisis Pertalite Bengkalis kembali mengundang sorotan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bengkalis menilai masyarakat belum merasakan perubahan berarti dalam memperoleh BBM bersubsidi.

Bagi organisasi tersebut, penyelesaian persoalan tidak cukup diwujudkan melalui rapat koordinasi, tetapi harus dibuktikan lewat kebijakan yang mampu mempermudah akses masyarakat terhadap Pertalite.

Pandangan itu disampaikan menyusul pertemuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD dengan BPH Migas di Jakarta yang membahas pemerataan distribusi BBM bersubsidi, terutama bagi kecamatan yang hingga kini belum memiliki stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

PMII menilai langkah tersebut seharusnya dilakukan lebih awal. Pasalnya, kesulitan memperoleh Pertalite telah lama dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah, seperti Pulau Bengkalis, Pulau Rupat, Siak Kecil, dan Bandar Laksamana. Kondisi itu dinilai menunjukkan perlunya langkah yang lebih cepat dan terukur dalam memperbaiki distribusi BBM bersubsidi.

Selaku kader PMII Kabupaten Bengkalis, Pandi, mengatakan pemerintah seharusnya lebih dini memperjuangkan penambahan kuota barcode, membentuk subpenyalur, serta mempercepat pembangunan fasilitas penyaluran BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

"Persoalan Pertalite di Kabupaten Bengkalis bukan isu yang muncul kemarin. Kabupaten Bengkalis adalah wilayah yang termasuk ke dalam golongan 3T. Jika pemerintah daerah benar-benar memahami kondisi di lapangan, seharusnya upaya koordinasi, sub penyalur, maupun penambahan kuota sudah dilakukan jauh sebelumnya. Keterlambatan mengambil langkah strategis menunjukkan lemahnya antisipasi dan perencanaan," paparnya kepada wartawan di Bengkalis, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Fandy, masyarakat tidak membutuhkan rapat yang berakhir tanpa kepastian. Yang mereka tunggu adalah target waktu yang jelas mengenai peningkatan kuota, pembangunan fasilitas penyaluran, serta sistem pengawasan distribusi agar BBM bersubsidi dapat diakses lebih mudah.

"Pernyataan bahwa kondisi riil telah disampaikan kepada BPH Migas juga belum cukup menjawab kebutuhan masyarakat. Yang dibutuhkan bukan sekadar menyampaikan keluhan, melainkan membawa hasil yang konkret. Publik membutuhkan kepastian berupa target waktu, lokasi pembangunan fasilitas penyaluran, penambahan kuota, serta mekanisme pengawasan distribusi. Tanpa komitmen yang terukur, pertemuan seperti ini berpotensi menjadi agenda seremonial yang tidak memberikan perubahan nyata."

Selain itu, PMII meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjelaskan secara terbuka penyebab masih terbatasnya akses BBM bersubsidi di sejumlah kecamatan. Menurut organisasi tersebut, transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui hambatan yang sebenarnya, baik menyangkut perizinan, koordinasi dengan Pertamina, maupun kebijakan pemerintah daerah.

"Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus berani melakukan evaluasi internal. Mengapa hingga kini masih banyak kecamatan yang belum memiliki akses BBM yang layak? Apakah hambatannya ada pada perizinan, koordinasi dengan Pertamina, atau kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka agar masyarakat tidak terus menjadi korban dari persoalan yang berulang tiap tahun," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Bengkalis, Zulpan, menyampaikan kepada BPH Migas bahwa sebagian warga masih harus menempuh perjalanan sekitar 30 hingga 70 kilometer hanya untuk membeli Pertalite karena wilayah mereka belum memiliki SPBU.

Menanggapi kondisi tersebut, BPH Migas menawarkan sejumlah alternatif penyelesaian, antara lain melalui program BBM Satu Harga, penggunaan aplikasi XStar bagi nelayan dan pelaku UMKM, serta pembentukan subpenyalur BBM di kecamatan yang belum memiliki SPBU.

Bagi PMII, keberhasilan pemerintah akan terlihat ketika masyarakat dapat memperoleh Pertalite tanpa harus mengantre dalam waktu lama maupun menempuh perjalanan puluhan kilometer. Karena itu, organisasi tersebut juga meminta pemerintah memperjuangkan penambahan kuota barcode Pertalite yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

"Aturan Barcode itu terlalu kecil, kita meminta kuota Barcode itu harus ditambah besar. Yang ada sekarang kecil dan terbatas," tegasnya.

Desakan itu menjadi penegasan bahwa harapan masyarakat Bengkalis tidak lagi berhenti pada agenda koordinasi. Yang ditunggu adalah kebijakan yang mampu memastikan BBM bersubsidi tersedia secara lebih merata, mudah dijangkau, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga.**