Bengkalis, Pjsriau.com - Meningkatnya tekanan terhadap lingkungan pesisir mendorong Kabupaten Bengkalis untuk tidak sekadar bertahan, melainkan merumuskan arah baru pembangunan yang lebih berkelanjutan. 

Pemerintah daerah kini menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama, dengan mempertemukan berbagai kepentingan dalam satu kerangka kerja yang terintegrasi.

Langkah ini diwujudkan melalui Program Bengkalis Lestari, yang dirancang sebagai instrumen strategis dalam menjawab persoalan lingkungan secara menyeluruh. 

Gagasan tersebut mengemuka dalam Workshop Sinkronisasi Perencanaan Daerah dan Mekanisme Pendanaan yang digelar di Ruang Rapat Zahari, Kantor Bappeda Bengkalis, Rabu (29/4/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa forum tersebut harus melampaui diskusi formal dan mampu menghasilkan langkah konkret.

Didampingi Staf Ahli Bupati Bidang SDM dan Kemasyarakatan Johansyah Syafri serta Kepala Bappeda Rinto, ia turut menyampaikan pesan Bupati Kasmarni mengenai pentingnya kerja bersama dalam menghadapi tantangan ekologis yang kian kompleks.

“Forum ini harus mampu menyatukan langkah, bukan hanya sebatas diskusi. Harus ada kesepahaman yang bisa langsung diterjemahkan dalam perencanaan dan aksi nyata di lapangan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menghadirkan dampak yang terukur dan berkelanjutan.

Melalui Bengkalis Lestari, berbagai inisiatif yang selama ini berjalan terpisah diarahkan untuk terhubung dalam satu sistem yang saling menguatkan, sehingga efektivitas upaya pelestarian dapat meningkat secara signifikan.

Di sisi pembiayaan, pemerintah daerah mulai membuka ruang bagi pemanfaatan skema alternatif, termasuk dukungan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, perdagangan karbon, serta kemitraan dengan berbagai pihak sebagai upaya memperluas sumber pendanaan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menilai bahwa pembangunan hijau memerlukan sinkronisasi yang kuat antara perencanaan dan penganggaran. Ia menyoroti ketidakselarasan kedua aspek tersebut sebagai salah satu kendala utama selama ini.

“Kami mendorong penerapan e-budgeting agar arah belanja lebih terarah dan kontribusi terhadap pembangunan hijau bisa diukur secara jelas,” katanya secara virtual.

Ia juga mendorong kesiapan daerah dalam memanfaatkan peluang pendanaan lingkungan seperti blue carbon dan perdagangan karbon, yang menuntut dukungan data akurat, kapasitas kelembagaan, serta mekanisme verifikasi yang memadai.

Forum ini turut menghadirkan narasumber dari kementerian, lembaga nasional, organisasi internasional, hingga kalangan akademisi, di antaranya Puji Iswari, Joko Pinyatangko, Bambang Arif Fatmi dari United Nations Environment Programme, serta Onrizal yang menyampaikan materi secara daring.

Kehadiran pemerintah, akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil dalam forum ini menegaskan bahwa upaya menjaga keberlanjutan lingkungan di Bengkalis kini bergerak menuju pendekatan kolaboratif yang lebih terarah dari sekadar wacana menuju implementasi nyata.**