Bengkalis, Pjsriau.com – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bengkalis menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis, Senin (20/4/2026), dengan membawa tuntutan tegas agar dugaan persoalan pengelolaan dana di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) diusut secara menyeluruh, termasuk mendesak pencopotan Direktur Utama PT BLJ. BERITA TERKAIT: https://www.pjsriau.com/berita/3513/audit-total-pt-blj-bengkalis-dari-laporan-keuangan-2023-temuan-bpk-2024-investasi-aset-zombie

Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan publik terhadap penegak hukum agar tidak menutup mata terhadap pengelolaan anggaran bernilai besar yang dinilai perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Perwakilan massa aksi diterima langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkalis, Wahyu Ibrahim, S.H., M.H., yang hadir mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Dalam surat resmi bertajuk “Tuntutan Aksi”, GMNI meminta Kejari Bengkalis mengaudit pengelolaan dana Penyertaan Investasi (PI) tahun 2023 senilai sekitar Rp224 miliar yang dikelola PT Bumi Laksamana Jaya. Mereka menilai besarnya anggaran tersebut harus diiringi transparansi penuh agar tidak menimbulkan dugaan penyimpangan.

Mahasiswa juga menyoroti penggunaan dana PI dalam program revitalisasi SPBU yang dijalankan BUMD tersebut. Mereka meminta audit menyeluruh dilakukan untuk memastikan anggaran yang berasal dari keuangan daerah benar-benar digunakan secara efektif dan tidak menimbulkan kerugian bagi daerah.

Selain itu, pembangunan kantor PT BLJ tahap I turut menjadi sorotan. GMNI menilai proyek tersebut patut diperiksa karena diduga hanya menjadi pemborosan anggaran tanpa manfaat yang jelas. Mereka juga mendorong pemeriksaan terhadap seluruh unit usaha di bawah PT BLJ.

Tak hanya itu, mahasiswa mendesak aparat penegak hukum memeriksa jajaran direksi, komisaris, hingga pihak-pihak terkait lainnya, termasuk perjalanan dinas yang diduga tidak efektif dan berpotensi merugikan keuangan daerah. Dalam tuntutannya, GMNI juga secara tegas meminta agar Direktur Utama PT BLJ dicopot dari jabatannya.

Koordinator Umum (Kordum) aksi GMNI Bengkalis, Asrul, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap pengelolaan keuangan daerah yang harus dijalankan secara akuntabel.

“Kami hadir di sini sebagai bentuk kontrol sosial. Dana ratusan miliar rupiah yang dikelola BUMD harus jelas peruntukannya. Jika ada indikasi penyimpangan atau pemborosan, maka harus diaudit secara menyeluruh dan dibuka ke publik,” tegas Asrul dalam orasinya.

Ia juga menekankan pentingnya peran Kejaksaan Negeri Bengkalis agar persoalan ini tidak berhenti sebatas administrasi.

“Kami mendesak Kejari Bengkalis untuk bertindak profesional dan transparan. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan, karena ini menyangkut uang rakyat,” tambahnya.

Menanggapi aksi tersebut, pihak Kejari Bengkalis melalui Kasi Intelijen menyatakan akan menerima dan mempelajari seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai bahan tindak lanjut.

Aksi ini menjadi penegasan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak hanya datang dari lembaga formal, tetapi juga dari kalangan mahasiswa yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keberanian penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan di tubuh BUMD.**