Pekanbaru, Pjsriau.com - Di tengah dinamika pemerintahan daerah, Serikat Pelajar Muslimin Indonesia (Sepmi) Provinsi Riau menyuarakan desakan tegas kepada DPRD Provinsi Riau agar segera memastikan penetapan gubernur definitif. Desakan ini muncul menyusul rampungnya berkas perkara Abdul Wahid, yang dinilai membuka jalan bagi kepastian arah kepemimpinan di Provinsi Riau.

Sepmi memandang bahwa kepastian kepemimpinan bukan sekadar formalitas politik, melainkan faktor krusial untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan berbagai program pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan berkesinambungan.

Sekretaris Sepmi Riau, Tengku Ibnul Ikhsan, menjelaskan bahwa saat ini roda pemerintahan di Provinsi Riau masih dijalankan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Menurutnya, status Plt pada dasarnya memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan besar daerah serta penguatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kepemimpinan dengan status Plt tentu memiliki ruang gerak yang terbatas, khususnya dalam mengambil keputusan strategis. Padahal Riau membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan definitif agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih maksimal,” ujar Ibnul, Selasa (10/3/2026).

Ia menilai bahwa dengan rampungnya berkas perkara Abdul Wahid, tidak ada lagi alasan bagi DPRD Provinsi Riau untuk menunda proses penetapan gubernur definitif. Dalam pandangannya, momentum ini justru harus dimanfaatkan untuk memberikan kepastian arah pemerintahan daerah.

Lebih jauh, Ibnul menegaskan bahwa DPRD Riau memegang peran strategis dalam mendorong percepatan proses tersebut agar tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam jalannya pemerintahan daerah.

“Kami mendesak DPRD Provinsi Riau untuk segera memproses dan memastikan penetapan gubernur definitif agar pemerintahan di Riau dapat berjalan lebih efektif dan stabil,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kepastian kepemimpinan sangat dibutuhkan untuk memperkuat perjuangan anggaran daerah serta menjaga keberlangsungan program pembangunan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Jika ingin mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat Riau, tentu kepemimpinan yang definitif sangat dibutuhkan. APBD harus diperkuat di semua OPD, program-program pembangunan harus berjalan, dan ekonomi masyarakat harus tetap bergerak,” tambahnya.

Sepmi berharap DPRD Provinsi Riau dapat segera mengambil langkah konkret demi menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan pembangunan di Provinsi Riau tetap berjalan secara berkelanjutan.**