Bengkalis, Pjsriau.com - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bengkalis melayangkan ultimatum tegas kepada Bupati Bengkalis agar segera mencopot Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bengkalis. 

Desakan tersebut muncul sebagai buntut dari berbagai persoalan yang dinilai tidak kunjung diselesaikan, terutama terkait pelayanan kapal Roll on Roll off (RoRo) dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai pengelolaan retribusi di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Bengkalis.

Aksi unjuk rasa digelar pada Jumat (17/10/2025) di halaman Kantor Dishub Bengkalis. Massa PMII yang turut didukung sejumlah sopir truk menilai Kadishub gagal menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. 

Dalam aksi tersebut, massa bahkan menyegel pintu masuk kantor dan memberikan “hadiah” berupa rok wanita sebagai simbol sindiran terhadap kepemimpinan Kadishub yang dinilai lemah dan tidak responsif.

“Kami memberikan ultimatum 2x24 jam kepada Bupati Bengkalis untuk mencopot Kadishub dari jabatannya. Jika tidak, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar. Persoalan Dishub sudah terlalu lama dibiarkan tanpa solusi,” tegas Koordinator Lapangan dalam orasinya.

Massa aksi juga menyoroti hasil audit BPK RI yang menemukan adanya kejanggalan dalam pengelolaan retribusi pelabuhan di bawah naungan Dishub Bengkalis. Mereka menilai temuan tersebut memperkuat dugaan lemahnya tata kelola keuangan dan tidak transparannya sistem pengawasan di instansi tersebut, sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh dari kepala daerah.

Selain masalah retribusi, pelayanan RoRo yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat Pulau Bengkalis turut menjadi sorotan utama. Antrean panjang kendaraan hingga bermalam di pelabuhan disebut sudah menjadi hal lumrah akibat minimnya armada kapal serta lemahnya manajemen operasional di lapangan.

“Persoalan RoRo tak kunjung selesai, temuan BPK soal retribusi pun belum ditindaklanjuti, bahkan koordinasi Dishub dengan Pemkab sangat lemah. Jika semua ini terus dibiarkan, publik berhak menilai bahwa Bupati Bengkalis justru melindungi pejabat yang gagal,” ujar Mizan, salah satu orator aksi.

PMII menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik dan memastikan pemerintah daerah bekerja sesuai amanat pelayanan masyarakat. Mereka berharap ultimatum ini menjadi sinyal tegas bagi Bupati Bengkalis untuk segera bertindak sebelum kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin menurun.**