Jakarta, Pjsriau.com - Pengelolaan kebun eks PT Sinar Sawit Sejahtera memasuki fase baru setelah Gabungan Kelompok Tani Hutan Manunggal Jaya (Gapoktan HMJ) mulai menjalankan kewajiban sebagai pengelola resmi lahan perkebunan sawit yang sebelumnya disita Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). 

Langkah itu ditandai dengan penyetoran hasil produksi tandan buah segar (TBS) sawit kepada negara melalui PT Agrinas Palma Nusantara (APN), Jakarta, Senin (20/7/2026).

Penyetoran hasil panen tersebut menjadi bagian dari mekanisme tata kelola aset negara pascapenyitaan lahan eks PT Sinar Sawit Sejahtera (SSS) oleh Satgas PKH pada 2025. Gapoktan HMJ memastikan produksi dari kawasan tersebut akan dikelola secara tertib, transparan, dan berkelanjutan sesuai ketentuan pemerintah.

Ketua Gapoktan HMJ, Atan, mengatakan kewajiban penyetoran produksi akan dilakukan secara rutin mengikuti hasil panen yang diperoleh dari areal kebun yang kini berada dalam pengelolaan kelompok tani tersebut.

"Setelah penyetoran perdana ini, kami akan terus melaksanakan kewajiban setiap bulan dengan menyetorkan hasil panen sesuai data produksi yang ada. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mengelola kebun yang telah dipercayakan kepada Gapoktan HMJ," ujar Atan.

Menurut Atan, seluruh kawasan yang sebelumnya masuk dalam pengelolaan PT Sinar Sawit Sejahtera kini telah berada dalam kendali pengelolaan Gapoktan HMJ berdasarkan penugasan setelah proses penyitaan oleh Satgas PKH.

Sejumlah titik lahan eks PT SSS yang telah masuk dalam pengelolaan Gapoktan HMJ meliputi kawasan Kebun Acin, PT Surya Dumai Agrindo (SDA), Gatot, Manto, hingga Damanik. Pengelola menargetkan seluruh areal tersebut segera dioptimalkan agar mampu menghasilkan produksi secara maksimal.

"Dalam waktu dekat kami akan segera memulai produksi di seluruh areal tersebut agar pengelolaannya berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar," katanya.

Selain memastikan keberlanjutan produksi, Gapoktan HMJ juga menegaskan status pengelolaan lahan tersebut telah memiliki dasar yang jelas. Atan meminta seluruh pihak menghormati proses penataan aset yang telah dilakukan pemerintah dan tidak melakukan aktivitas tanpa kewenangan.

"Status pengelolaannya sudah jelas. Karena itu kami mengimbau semua pihak untuk menghormati proses yang telah ditetapkan pemerintah sehingga tidak menimbulkan persoalan di lapangan," tegasnya.

Atan menambahkan, keberhasilan pengelolaan kebun eks PT SSS tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga kekompakan seluruh anggota dalam menjalankan amanah pengelolaan secara profesional.

Ia mengajak seluruh anggota Gapoktan HMJ menjaga soliditas organisasi agar pengelolaan lahan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung penerimaan negara melalui hasil produksi yang disetorkan secara berkala.

"Sebagai pengurus, kami akan selalu berpihak kepada kepentingan anggota dan masyarakat. Kami berharap seluruh anggota tetap kompak sehingga pengelolaan kebun ini dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung penerimaan negara melalui hasil produksi yang disetorkan secara berkala," pungkas Atan.**