Pekanbaru, Pjsriau.com – Sorotan terhadap dugaan korupsi program MBG kembali menguat setelah Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru mendesak Kejaksaan Agung RI untuk mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke tingkat daerah.

Desakan itu muncul seiring perkembangan penanganan hukum yang disebut telah menyeret sejumlah pejabat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk Kepala BGN RI serta dua Wakil Kepala BGN RI yang kini menjadi perhatian publik.

Ketua Umum IMA Madina Pekanbaru, Gusti Pardamean Nasution, menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti pada level pusat saja. Ia meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh rantai pelaksanaan program, termasuk dugaan keterlibatan pihak di tingkat Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Kecamatan (Korcam).

"Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jika memang terdapat bukti dan fakta hukum yang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, penggelapan anggaran, mark-up, atau bentuk penyimpangan lainnya dalam pelaksanaan Program MBG, maka seluruh pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun daerah," tegas Gusti. Kamis (4/6/2026).

Ia menilai, pengusutan yang melibatkan pejabat tinggi seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar kemungkinan adanya praktik serupa di lapangan. Mengingat program berskala nasional ini melibatkan banyak pihak dalam distribusi maupun pengelolaan anggaran.

IMA Madina Pekanbaru juga mengingatkan bahwa jika penanganan kasus hanya berhenti pada level tertentu tanpa menelusuri aliran dana hingga daerah, maka pemberantasan korupsi dinilai tidak akan menyentuh akar persoalan.

"Kami meminta Kejaksaan Agung untuk menelusuri secara menyeluruh penggunaan anggaran Program MBG di seluruh daerah, termasuk di Sumatra Utara. Bila ditemukan adanya Korwil, Korcam, atau pihak lain yang terbukti melakukan penyelewengan, penyalahgunaan jabatan, pengurangan hak penerima manfaat, maupun dugaan korupsi lainnya, maka harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," lanjutnya.

Lebih jauh, IMA Madina menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Setiap penyimpangan dinilai tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.

Selain mendesak penegakan hukum, IMA Madina Pekanbaru juga meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel agar publik dapat memantau perkembangan kasus secara jelas. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan program pemerintah.

Organisasi mahasiswa ini juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan Program MBG di lapangan serta melaporkan jika ditemukan indikasi penyimpangan anggaran atau praktik korupsi.

"Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang terlibat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik jabatan atau kekuasaan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, Korwil maupun Korcam, harus diproses secara adil dan transparan," tutup Gusti.

IMA Madina Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemberantasan korupsi serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.**