Pekanbaru, Pjsriau.com - Gelombang pembahasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali mengemuka di Riau ketika panitia khusus DPRD provinsi itu menggulirkan wacana penerapan pajak air permukaan (PAP) bagi perkebunan kelapa sawit. 

Di tengah tekanan defisit APBD, sektor sawit dengan jutaan hektare bentang kebun yang menghampar di Bumi Lancang Kuning, dipandang sebagai sumber fiskal yang belum tergarap optimal.

Estimasi yang mengemuka tidak kecil: sekitar Rp1.700 per pohon per bulan. Angka tersebut segera memantik perdebatan. Bagi sebagian kalangan, langkah itu dinilai realistis untuk memperkuat kas daerah. 

Namun bagi yang lain, kebijakan fiskal terhadap industri sawit tidak bisa dilepaskan dari mata rantai tata niaga tandan buah segar (TBS) yang sensitif terhadap setiap perubahan biaya produksi.

Ketua Umum Badko HMI Riau–Kepri, Wiriyanto Aswir, menilai urgensi peningkatan PAD memang tak terbantahkan dalam situasi keuangan daerah yang tertekan. Akan tetapi, menurutnya, ketepatan instrumen kebijakan harus diuji secara komprehensif sebelum diputuskan.

“Kita sepakat peningkatan pendapatan daerah di tengah defisit anggaran. Namun yang harus dikaji adalah tepatkah penerapan PAP terhadap sawit,” ujarnya di Pekanbaru, Senin (23/2/2026).

Ia menekankan, meski sasaran formal kebijakan adalah korporasi perkebunan, praktik di lapangan kerap menunjukkan realitas berbeda. Dalam struktur pasar sawit, setiap tambahan beban pada perusahaan berpotensi diteruskan ke hulu, kepada petani melalui penyesuaian harga beli TBS.

Di titik inilah kekhawatiran menguat. Target kebijakan boleh jadi korporasi, tetapi risiko paling nyata justru bisa dirasakan petani kecil yang posisinya relatif lemah dalam rantai pasok. “Jangan sampai yang ditarget korporasi, namun petani yang menjadi korban,” tegasnya.

Badko HMI pun mendorong DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau membuka ruang konsultasi seluas-luasnya dengan para pemangku kepentingan, terutama kelompok yang berpotensi terdampak langsung. Kebijakan fiskal, dalam pandangan mereka, bukan semata soal kalkulasi angka penerimaan, melainkan juga soal keadilan distribusi beban.

Perdebatan mengenai PAP sawit pada akhirnya bukan sekadar soal pajak, melainkan ujian keseimbangan antara kebutuhan fiskal daerah dan perlindungan terhadap denyut ekonomi rakyat. Di tengah ambisi memperkuat PAD, kehati-hatian menjadi kata kunci agar langkah korektif fiskal tidak berujung pada tekanan baru bagi petani yang selama ini menjadi fondasi industri sawit Riau.**