Pekanbaru, Pjsriau.com - Isu dugaan pesta komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang mencuat ke ruang publik Pekanbaru kini bergulir menjadi sorotan serius terhadap kepemimpinan daerah. Bukan semata pengelola Tempat Hiburan Malam (THM) yang disorot, tetapi juga otoritas pemerintah yang dinilai lalai menjalankan fungsi pengawasan.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Alfan Prasad melontarkan kritik tajam kepada Walikota Pekanbaru dan Pelaksana Tugas Gubernur Riau. Ia menegaskan, kedua pimpinan daerah tersebut tidak boleh cuci tangan atas peristiwa yang dinilainya mencederai nilai budaya dan moral masyarakat Riau.

Menurut Alfan, kemunculan dugaan aktivitas tersebut menjadi indikasi lemahnya kontrol pemerintah daerah terhadap ruang-ruang publik, khususnya sektor hiburan malam. Celah pengawasan itu, kata dia, berpotensi membuka ruang bagi aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Melayu dan ajaran Islam yang selama ini menjadi fondasi sosial Bumi Lancang Kuning.

“Ini bukan sekadar persoalan video viral. Ini menyangkut marwah daerah. Saya mendesak Walikota Pekanbaru dan Plt Gubernur Riau turun tangan langsung dan bertanggung jawab. Jangan berdiam diri ketika nilai dan identitas Riau dipertaruhkan,” tegas Alfan Prasad dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Lebih jauh, PB HMI mendesak Pemerintah Kota Pekanbaru segera melakukan audit menyeluruh terhadap perizinan seluruh THM. Jika ditemukan adanya pembiaran atau pelanggaran, Alfan menuntut langkah tegas tanpa kompromi.

“Walikota harus menunjukkan keberanian kepemimpinan. Cabut izin operasionalnya dan tutup permanen tempat yang terbukti melanggar. Ketika pemimpin daerah gagal menjaga nilai luhur masyarakatnya, maka wajar jika publik mempertanyakan komitmen moral dan integritas mereka,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Alfan memastikan HMI tidak akan tinggal diam. Organisasi mahasiswa tersebut, kata dia, akan terus mengawal proses penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polresta Pekanbaru serta menunggu langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Kami memberi waktu kepada Walikota, Plt Gubernur, dan aparat untuk bertindak nyata. Jika tidak ada kejelasan, HMI bersama elemen masyarakat Riau siap mengambil sikap tegas demi menjaga kehormatan daerah,” pungkasnya.**