Pekanbaru, Pjsriau.com - Sorotan terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah kembali menguat. Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) menegaskan pentingnya audit menyeluruh terhadap PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR), BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau, sebagai prasyarat mutlak bagi transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan bisnis perusahaan.

Audit, menurut INPEST, bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan rencana bisnis berjalan pada rel yang benar dan memberi nilai tambah nyata bagi daerah. Tanpa keterbukaan dan pengawasan yang ketat, potensi penyimpangan dinilai dapat mereduksi kepercayaan publik sekaligus melemahkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.

Ketua Umum INPEST, Ir. Ganda Mora, SH, M.Si, menegaskan bahwa setiap perusahaan milik pemerintah wajib memiliki peta jalan bisnis yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Rencana bisnis dan pengelolaan keuangan, kata dia, harus dijalankan secara profesional, transparan, serta dipertanggungjawabkan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Keuangan perusahaan harus diaudit secara berkala agar pengelolaannya terbuka dan akuntabel. Sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau, PT SPR wajib tunduk pada keputusan pemegang saham dan dikelola dengan standar profesional yang tinggi,” ujar Ganda.

Nada kritik kian mengeras ketika Ganda menyinggung rentang waktu pengelolaan keuangan perusahaan yang dinilainya perlu dibuka ke publik. “Sejak 2015 hingga 2026, ke mana aliran dana perusahaan? Audit diperlukan untuk menjawab pertanyaan publik secara terang-benderang,” tegasnya.

Menurut INPEST, profesionalisme manajemen dan transparansi pengelolaan merupakan fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mendorong peningkatan kinerja korporasi. Tanpa kedua hal tersebut, BUMD berisiko terjebak dalam stagnasi dan gagal memenuhi mandatnya sebagai penggerak ekonomi daerah.

Ganda juga menyoroti peran strategis direktur utama BUMD. Jabatan tersebut, katanya, harus diisi figur berpengalaman, memiliki kepemimpinan kuat, serta menguasai strategi bisnis. Tujuannya jelas: meningkatkan nilai perusahaan dan memperbesar dividen yang disetorkan kepada pemerintah daerah sebagai pemegang saham.

Lebih jauh, INPEST menilai PT SPR semestinya tidak berhenti pada pengelolaan dana yang telah tersedia, seperti Participating Interest atau penyertaan saham pemerintah. Provinsi Riau, menurut Ganda, memiliki kekayaan sumber daya alam yang luas, mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga sektor pertambangan minyak, batu bara, dan emas,.yang dapat dioptimalkan sebagai program kerja konkret.

“PT SPR bisa membangun pabrik kelapa sawit di berbagai daerah, menyerap tenaga kerja lintas disiplin, dan pada akhirnya meningkatkan dividen bagi daerah. Inilah esensi BUMD sebagai lokomotif pembangunan,” pungkas Ganda, Jumat (23/1/2026).