Palembang, Pjsriau.com - Skandal pengalihan lahan transmigrasi seluas 5.600 hektare di Desa Mekar Jaya, Kabupaten Lahat, meledak ke ruang publik. Advokat vokal Iskandar Halim Munthe, SH., MH., tampil tanpa tedeng aling-aling, menggedor Polda Sumatera Selatan, dengan tuntutan keras, bongkar mafia tanah, seret pelaku ke pengadilan, dan singkirkan siapa pun yang mencoba melindungi kejahatan berjubah kekuasaan.

Iskandar menuding praktik terorganisir yang melibatkan pemalsuan dokumen hingga dugaan perampokan Dana Desa sebagai kejahatan sistemik yang telah lama menggerogoti hak rakyat. Menurutnya, kasus ini bukan sekadar sengketa lahan, melainkan potret telanjang kejahatan agraria yang menyasar program negara untuk masyarakat kecil.

Nada bicara Iskandar jauh dari bahasa diplomatis. Ia menantang Kapolda Sumsel, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, hingga Kapolres Lahat untuk bertindak tegas dan transparan. Tidak boleh ada satu pun aktor yang kebal hukum, siapa pun posisinya, seberapa kuat pun jejaringnya.

Pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat menjadi tuntutan utama. Iskandar memperingatkan bahaya praktik saling melindungi yang kerap membuat perkara besar berakhir sunyi. Kasus ini, tegasnya, sudah terlalu dalam melukai kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

“Saya minta Kapolda, Dirreskrimsus, sampai Kapolres Lahat memeriksa semua pihak tanpa kecuali. Siapa pun yang terlibat dalam pemalsuan surat dan penyalahgunaan Dana Desa wajib ditangkap. Jangan ada satu nama pun yang disembunyikan,” ujar Iskandar lantang di hadapan Gedung Ditreskrimsus Polda Sumsel. Kamis, 15/1/2026.

Sorotan paling keras diarahkan pada dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian yang disinyalir berperan sebagai pemain atau pelindung mafia tanah. Iskandar mendesak Bid Propam Polda Sumsel turun tangan membersihkan institusi dari perilaku busuk yang mencoreng marwah Polri.

“Ada indikasi kuat oknum polisi mencoba jadi tameng mafia. Saya tegaskan, jangan kotori institusi Polri dengan ulah penjilat kejahatan. Jika terbukti terlibat, copot dan proses pidana. Hukum tidak boleh tumpul hanya karena pelakunya orang dalam,” tegasnya.

Sebagai penutup, Iskandar melayangkan ultimatum terbuka. Jika penanganan perkara ini mandek atau tercium aroma permainan, langkah eskalasi akan ditempuh. Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tujuan berikutnya.

“Jika Sumsel atau Lahat masih berani main-main, saya sendiri yang memimpin gerakan ke Jakarta. Kita uji nyali mereka ketika Mabes Polri dan KPK turun langsung. Saat itu, tak akan ada lagi tempat bersembunyi,” pungkas Iskandar.**

(Pajar Saragih)
Published: Tim Redaksi Prima