Pekanbaru, Pjsriau.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai salah satu kebijakan strategis nasional yang menyentuh langsung dua fondasi utama pembangunan bangsa: kualitas gizi generasi muda dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Program ini tidak sekadar menjawab kebutuhan dasar pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga dirancang sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal melalui pelibatan aktif pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Dengan cakupan yang kian meluas, MBG dipandang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, sekaligus menuntut tata kelola yang akuntabel.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada transparansi pelaksanaan serta pengawasan publik yang berkelanjutan. BGN secara eksplisit mengimbau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) agar tidak mengandalkan produk makanan olahan dari pabrik besar, melainkan memprioritaskan bahan pangan lokal yang diproduksi UMKM dan masyarakat sekitar dapur MBG yang telah mengantongi izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Kebijakan tersebut merujuk pada Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri serta melibatkan UMKM, perseroan perorangan, koperasi, Koperasi Desa Merah Putih, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bagian integral dari ekosistem MBG.

Dalam konteks besarnya anggaran dan luasnya jangkauan program, Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) Riau menilai peran pers menjadi semakin strategis. Ketua Forum Pemred Riau, Rahmat Handayani, menegaskan bahwa wartawan tidak boleh hanya berperan sebagai pencatat seremoni, melainkan harus hadir di garis depan sebagai pengawal kebijakan publik.

“Program ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa sekaligus pengelolaan uang negara dalam jumlah besar. Wartawan wajib memastikan kualitas makanan, keterlibatan UMKM lokal, serta transparansi pelaksanaan di setiap dapur MBG,” tegas Rahmat, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, pengawasan aktif media berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan, praktik monopoli, maupun pengabaian terhadap pelaku usaha kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program tersebut. Ia menilai, kerja jurnalistik yang kritis dan objektif justru akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap Program MBG.

Rahmat juga mengajak seluruh insan pers di Riau untuk menjadikan MBG sebagai isu publik yang dipantau secara berkelanjutan. Pengawasan media, kata dia, perlu mencakup seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pemenuhan standar gizi, kepemilikan izin PIRT, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

“Media bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan dan benar-benar berpihak kepada rakyat. Ketika ada kekurangan, tugas wartawan adalah menyuarakannya demi perbaikan,” ujarnya.

Dengan keterlibatan aktif pers, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga unggul secara substansi. Dalam kerangka kontrol sosial yang konsisten, MBG berpotensi menjadi program kebanggaan nasional menjamin gizi anak-anak Indonesia, menggerakkan ekonomi rakyat, serta mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Liputan: Ricky Sambari
Editor: Redaksi/RH