Bengkalis, Pjsriau.com - Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim dan tekanan pada ekosistem gambut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis memperkenalkan Program Bengkalis Lestari sebagai strategi jangka panjang untuk menekan risiko kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan ekonomi dan sosial daerah. 

Peluncuran program yang digelar Rabu (26/11/2025) di Ruang Dang Merdu, Kantor Bupati Bengkalis, menjadi sinyal kuat bahwa daerah ini memilih pendekatan yang lebih ilmiah dan terintegrasi dalam menghadapi tantangan ekologis.

Acara dipimpin langsung Bupati Kasmarni, serta dihadiri lembaga nasional seperti KLHK, BPDLH, dan KMS-PE melalui konferensi virtual. Namun fokus utama bukan sekadar keramaian forum, melainkan penekanan bahwa Bengkalis Lestari hadir sebagai dasar baru untuk membaca potensi ancaman dan merumuskan kebijakan berbasis bukti.

Ekosistem Gambut: Aset Vital yang Kian Terdesak

Selama beberapa dekade, Bengkalis berada dalam situasi yang kompleks, laju pertumbuhan ekonomi berlangsung berdampingan dengan degradasi hutan gambut, penurunan muka tanah, dan ancaman kebakaran yang dapat melumpuhkan aktivitas masyarakat. Bengkalis Lestari hadir untuk menjawab pertanyaan fundamental: bagaimana mempertahankan daya dukung wilayah ketika risiko ekologis terus meningkat?

Deklarasi Forum KITE, yang menghimpun 22 NGO dan organisasi pecinta alam, menjadi langkah penting dalam memperkuat pemantauan independen, pengawasan komunitas, dan pendataan berbasis lapangan elemen penting dalam mitigasi kerusakan lingkungan.

Penandatanganan MoU antara Pemkab Bengkalis dan Jikalahari menjadi tonggak pergeseran menuju tata kelola yang lebih transparan dan berbasis bukti. Melibatkan lembaga advokasi lingkungan yang selama ini kritis menunjukkan bahwa pemerintah mulai membuka diri terhadap evaluasi eksternal dan analisis ilmiah yang lebih luas.

"Perempuan Desa: Penjaga Ketahanan Ekologi di Tingkat Tapak"

Partisipasi kelompok perempuan Desa Bandar Jaya Ujung, yang menyerahkan cenderamata kepada Bupati, bukan sekadar momen seremonial. Itu mencerminkan pengakuan bahwa keberhasilan program lingkungan bergantung pada keterlibatan kelompok yang selama ini paling terdampak oleh perubahan ekologi. Perempuan desa adalah penggerak ketahanan lingkungan di level paling dasar.

Kepala Bappeda Bengkalis, Rinto, menegaskan bahwa Bengkalis Lestari adalah kerangka perencanaan baru yang mengandalkan data yang lebih lengkap, pemetaan yang lebih akurat, serta analisis risiko yang terukur.

“Kita bergerak dari kebijakan berbasis asumsi menuju kebijakan berbasis bukti,” ujarnya.

"Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat memprediksi potensi kerusakan, menyesuaikan perencanaan ruang, dan memastikan pembangunan tidak menimbulkan risiko baru bagi masyarakat." ucap Rinto.

Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni menyoroti fakta bahwa masa depan Bengkalis sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan daerah menjaga keseimbangan ekologisnya. 

Pesisir yang terkikis abrasi dan hutan gambut yang rentan menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak mungkin berjalan tanpa memperhitungkan batas alam.

“Kita membangun bukan untuk hari ini saja,” tegasnya. “Kita sedang menyiapkan ketahanan ekologis bagi generasi yang akan datang.”

Peluncuran Bengkalis Lestari di Ruang Dang Merdu, Kantor Bupati Bengkalis, menandai lahirnya pendekatan baru, melihat lingkungan bukan sebagai hambatan pembangunan, tetapi sebagai fondasi keamanan jangka panjang keamanan sosial, ekonomi, dan ekologis. Bengkalis memilih untuk memahami batas-batas alamnya sebelum menentukan langkah selanjutnya.