Bengkalis, Pjsriau.com - Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan (P-KPK) kembali turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan di Pelabuhan Roro Air Putih, Bengkalis. Pemantauan difokuskan pada area pintu keluar pelabuhan guna memastikan seluruh aktivitas berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Umum P-KPK, H. Ahmad Effendi, S.E., M.Sc., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari bentuk pengawasan sosial yang bertujuan melindungi hak masyarakat pengguna jasa penyeberangan agar dapat menyeberang dengan rasa aman dan nyaman.

“Kami hadir bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap pengguna jasa Roro memperoleh haknya secara adil, serta menjaga marwah pelayanan publik yang berintegritas,” ujar Ahmad Effendi dalam keterangannya, kepada Pjsriau.com, Rabu (12/11/2025).

Dalam kegiatan pemantauan sore ini, tim P-KPK menempatkan titik utama pengawasan di pintu keluar Roro Air Putih. Rekaman situasi lapangan akan dipublikasikan jika ditemukan adanya kendaraan yang melintas melalui jalur yang tidak semestinya, termasuk kendaraan yang menerobos pintu keluar untuk mendahului antrean resmi.

Ahmad menegaskan bahwa pintu keluar bukan merupakan bagian dari jalur antrean kendaraan. Oleh sebab itu, kendaraan yang melanggar aturan tersebut dapat terpantau oleh kamera pengawas P-KPK dan menjadi bahan evaluasi untuk mendorong penertiban.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap petugas Dinas Perhubungan dan operator Roro yang bertugas di lapangan, terutama dalam proses pemuatan kendaraan roda dua, roda empat, dan roda enam menuju kapal penyeberangan.

Apabila terjadi ketidaktertiban atau keluhan dari pengguna jasa akibat adanya kendaraan yang mendahului antrean, P-KPK akan meminta petugas di lapangan untuk bertindak objektif. Langkah penanganan yang diterapkan antara lain:

1. Meminta bukti tiket kepada pengemudi yang bersangkutan.
2. Memeriksa waktu pembelian dan validasi tiket untuk memastikan urutan antrean.
3. Memberikan prioritas kepada kendaraan yang terlebih dahulu masuk antrean sesuai bukti tiket.

Ahmad Effendi juga mengimbau kepada seluruh pimpinan instansi mulai dari Dinas, TNI, Polri, lembaga pemerintahan, hingga kepala desa agar menegaskan pentingnya disiplin dan ketertiban dalam antrean Roro, baik di Air Putih Bengkalis maupun di pelabuhan Roro Sungai Selari dan Sungai Pakning.

“Ketertiban adalah cermin rasa hormat kepada sesama pengguna layanan publik. Semua pihak, termasuk aparatur negara, perlu menjadi teladan dalam menjaga keadilan dan kenyamanan bersama,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar bersama-sama menjaga suasana kondusif di area pelabuhan, menghindari perdebatan di lapangan, serta tetap mengutamakan etika dalam menggunakan layanan penyeberangan.

Menurutnya, kegiatan pemantauan ini tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga bagian dari upaya menjaga marwah para pemimpin daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang belakangan menjadi sorotan publik akibat polemik antrean Roro di media sosial.

Lebih lanjut, Ahmad menegaskan bahwa masyarakat yang memiliki dokumen atau surat tugas khusus, seperti surat rujukan rumah sakit atau keperluan darurat lainnya, dapat menunjukkannya kepada petugas di lapangan agar mendapatkan prioritas yang dapat dipertanggungjawabkan secara resmi.

Surat resmi kegiatan pemantauan P-KPK tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat tinggi di Kabupaten Bengkalis, antara lain Bupati Bengkalis, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kapolres, Kajari, Dandim 0303, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, serta Ketua LAMR Kabupaten Bengkalis.

“Kami berharap langkah ini dapat menjadi momentum bersama untuk menegakkan keadilan, memperkuat disiplin pelayanan publik, dan menjaga keharmonisan sosial di Kabupaten Bengkalis,” tutup Ahmad Effendi.**

Penulis; Indra.