Berita > Nasional >
Relawan Prabowo Jusuf Rizal Bantah Tuduhan Monopoli: “Justru APBMI yang Ingin Kuasai Pelabuhan dari Hulu ke Hilir”
Teks foto; Ketua Harian KSPSI sekaligus Relawan Prabowo Subianto, KRH H.M. Jusuf Rizal, SH, memberikan pernyataan kepada media terkait polemik antara Koperasi TKBM dan APBMI di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Jakarta, Pjsriau.com - Tokoh relawan Prabowo Subianto sekaligus Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Kanjeng Raden Haryo (KRH) H.M. Jusuf Rizal, SH, menuding Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), H. Juswandi, telah memutarbalikkan fakta terkait tudingan monopoli oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan.
Tudingan monopoli tersebut sebelumnya disampaikan Juswandi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APBMI di Surabaya. Namun, menurut Jusuf Rizal, pernyataan itu tidak berdasar. Ia menilai justru APBMI yang berupaya memonopoli aktivitas bongkar muat di pelabuhan, sekaligus mengikis peran Koperasi TKBM yang telah eksis sejak 1985.
“Ini bukan sekadar polemik, tapi bentuk pembunuhan karakter terhadap Koperasi TKBM. Para pekerja dan buruh telah mengabdi puluhan tahun untuk mendukung roda perekonomian bangsa di pelabuhan. Sekarang justru pihak luar ingin mengusik dan mengambil alih peran mereka,” tegas Jusuf Rizal di Jakarta.
Lebih lanjut, Jusuf Rizal yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI) menilai ada mens rea atau niat tidak baik di balik langkah APBMI. Ia menduga ada upaya sistematis untuk menguasai kegiatan bongkar muat di pelabuhan secara penuh, dari hulu hingga hilir.
“APBMI ingin mengatur pelabuhan sesuka hati. Anehnya, ada pejabat pemerintah yang terkesan membiarkan, bahkan menjadi pelayan kepentingan tersebut, sementara nasib buruh dan pekerja diabaikan,” ujarnya tajam.
Jusuf Rizal juga menyinggung potensi keterlibatan sejumlah pejabat di Kementerian Perhubungan dalam upaya tersebut. Ia menuding Dirjen Muhammad Masyhud, Direktur Budi Mantoro, serta sejumlah Kepala KSOP di berbagai pelabuhan sebagai pihak yang “dimanfaatkan” oleh kelompok tertentu.
“Mereka bisa saja menggusur tenaga kerja lokal dan menggantikannya dengan tenaga asing, termasuk dari Tiongkok. Ini bentuk pengkhianatan terhadap pekerja bangsa sendiri,” tambahnya.
Duga Ada Politik Adu Domba
Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) itu juga mengingatkan adanya indikasi politik adu domba antar serikat pekerja. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial dan mengancam stabilitas ekonomi nasional.
“Juswandi memainkan politik divide et impera. Ini berbahaya bagi masa depan pekerja dan keamanan ekonomi pelabuhan,” ujar Jusuf Rizal yang juga menjabat Ketua Umum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara.
Ia bahkan memperingatkan bahwa situasi ini bisa memicu kemarahan para pekerja jika tidak segera diselesaikan secara adil.
“Ratusan ribu pekerja pelabuhan bisa turun ke jalan jika perut mereka diusik. Ini bukan ancaman, tapi peringatan. Rakyat yang lapar bisa kehilangan kesabaran,” katanya.
Menanggapi tudingan monopoli, Jusuf Rizal menegaskan bahwa Koperasi TKBM justru memiliki dasar hukum yang kuat dan diakui pemerintah.
Koperasi TKBM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 1985 antara Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi.
Selain itu, keberadaannya dipertegas melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dalam Penyelenggaraan Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan, yang kemudian diperkuat oleh Surat Edaran Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 7 Tahun 2024.
“Jadi, kalau disebut monopoli, dasar hukumnya di mana? Koperasi TKBM bekerja sesuai aturan pemerintah. Justru APBMI ingin mematikan ruang hidup para buruh pelabuhan,” tandas Jusuf Rizal yang juga Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI).
Seruan untuk Pemerintah dan APBMI
Sebagai penutup, Jusuf Rizal menyerukan agar pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan, tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Ia juga mengajak APBMI untuk bekerja sama, bukan saling menyingkirkan.
“Jika sumber daya manusia TKBM dianggap kurang, mari tingkatkan bersama. Jangan malah ingin membumihanguskan koperasi yang lahir dari keringat rakyat. Kami orang pelabuhan keras, tapi tahu aturan. Jangan main api kalau tangan masih kotor,” pungkasnya.**

Komentar Via Facebook :