Pekanbaru, Pjsriau.com - Di tengah badai politik yang mengguncang Riau, sinyal kepemimpinan baru mulai muncul dari pusat. Setelah Gubernur Riau Abdul Wahid resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah pusat bergerak cepat memastikan provinsi strategis di pesisir Sumatera itu tidak kehilangan arah.

Langkah cepat itu datang dalam bentuk surat resmi Kementerian Dalam Negeri bernomor 100.2.1.3/8861/SJ, yang menunjuk Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto untuk menjalankan tugas dan wewenang Gubernur Riau. 

Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir atas nama Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan langsung kepada Presiden RI, Mendagri, dan Ketua DPRD Provinsi Riau.

Penunjukan ini bukan hanya soal administrasi pemerintahan, melainkan sinyal tegas dari Jakarta bahwa stabilitas pemerintahan daerah tidak boleh terganggu oleh gejolak hukum dan politik.

“Dalam rangka menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Riau, diminta kepada saudara Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau sampai adanya kebijakan pemerintah lebih lanjut,” tulis surat tersebut.

Kebijakan ini berlandaskan Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah aturan yang menegaskan bahwa kepala daerah yang menjalani masa tahanan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dan wakil kepala daerah wajib mengambil alih.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, membenarkan surat penugasan tersebut.

“Benar, memang ada surat dari Mendagri tentang penunjukan Wagub Riau SF Hariyanto untuk menjalankan tugas sebagai Gubernur Riau,” ujarnya di Pekanbaru, Rabu sore (5/11/2025).

Dengan penunjukan ini, SF Hariyanto kini berada di garis depan untuk memimpin Riau keluar dari bayang-bayang kasus korupsi yang menjerat atasannya. Sebagai birokrat senior dengan pengalaman panjang di pemerintahan daerah, Hariyanto dihadapkan pada tantangan besar: mengembalikan kepercayaan publik, menjaga ritme pembangunan, dan memulihkan citra pemerintahan Riau yang sempat tercoreng.

Bagi sebagian pengamat, momentum ini adalah ujian nyata bagi tata kelola pemerintahan di daerah kaya sumber daya alam namun rentan moralitas birokrasi.
Hariyanto kini bukan sekadar penjaga kursi gubernur 

"Ia menjadi penentu arah baru, di mana pemerintahan harus kembali berpihak pada integritas, bukan kepentingan pribadi.

Ketika politik terguncang, birokrasi tetap berdiri. Dan di Riau, nama SF Hariyanto kini menjadi simbol dari upaya menjaga kontinuitas di tengah badai." pungkasnya.**