Pekanbaru, Pjsriau.com - Suasana politik di Provinsi Riau kembali bergejolak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru, Senin, (3/11/2025 sore. 

Dalam operasi senyap yang mengejutkan itu, tim KPK mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid, bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Riau dan pihak swasta.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut.

“Benar, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Riau. Salah satunya adalah Gubernur Riau, Abdul Wahid,” ujarnya kepada wartawan.

Keterangan serupa disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang memastikan total sepuluh orang telah diamankan. Mereka berasal dari kalangan pejabat daerah dan swasta yang diduga terlibat praktik suap atau gratifikasi dalam proyek infrastruktur.

“Seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukumnya,” jelas Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

Ia menambahkan, tim penyidik masih berada di lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti awal. “KPK akan menyampaikan informasi resmi setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai,” imbuhnya.

Operasi Senyap di Kantor Dinas PUPR Riau

Dari pantauan di lapangan, salah satu lokasi yang menjadi fokus penyisiran tim KPK adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau di Pekanbaru.

Sekitar pukul 17.45 WIB, Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Muhammad Arif Setiawan, terlihat digiring petugas menuju kendaraan yang telah disiapkan di area basement kantor. Dengan senyum tipis dan nada datar, Arif hanya berujar singkat kepada awak media:

“Tidak ada, aman,” katanya sambil mengacungkan jempol sebelum dibawa pergi.

Saksi mata menyebut, sejak sore hari sejumlah petugas KPK tampak membawa dokumen-dokumen dari ruangan dinas tersebut. Aktivitas itu menarik perhatian pegawai dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi.

Bayang-Bayang Kasus Infrastruktur

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengungkap secara resmi kasus yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut. Namun sumber internal menyebut, penindakan ini berkaitan dengan pengadaan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, sektor yang selama ini menjadi sorotan karena rawan penyimpangan anggaran.

Pemerintah Provinsi Riau sendiri belum memberikan pernyataan resmi. Beberapa pejabat yang coba dimintai tanggapan memilih bungkam dan enggan berkomentar.

Riau dan Luka Lama Korupsi

Penangkapan Gubernur Abdul Wahid menjadi babak baru dalam perjalanan panjang kasus korupsi di provinsi Riau, yang pernah melahirkan sejumlah kepala daerah dengan nasib serupa. Publik kini menanti langkah lanjutan KPK, apakah operasi ini akan membuka kembali tabir gelap praktik korupsi di sektor pembangunan daerah.

Untuk sementara, satu hal menjadi jelas, bayangan korupsi belum sepenuhnya pergi dari Riau.**