Berita > Nasional >

Opini

Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Lahan Ditinjau dari Undang-undang Lingkungan Hidup

Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Lahan Ditinjau dari Undang-undang Lingkungan Hidup

Teks foto; Oleh Guntur


Pjsriau com - Hukum adat di akui di indonesia sebagai hukum yang terbentuk dan bersumber dari nilai dan norma ditengah masyarakat. Hukum adat di akui di negara indonesia memiliki tujuan mengatur tingkah laku masyarakat. Yang mempengaruhi hukum adat di indonesia seperti adat suku-suku di indonesia dan hukum islam. 

Meskipun hukum adat tidak tertulis tetapi sudah dilakukan secara turun temurun dari genrasi ke generasi yang masih tampak sampai saat ini yang ada diwilayah indonesia. Bentuk pengakuan negar terhadap hukum adat tertuang  didalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Hukum adat memiliki peranan penting dalam beberapa bidang yaitu pengaturan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam, tanah adat, penyelesaian konflik pidana maupun perdata, dan keamanan dan ketertiban tingkat lokal. Kedudukan hukum adat disistem hukum indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnyayang berlaku dikehidupan negara indonesia.

Hukum adat mempunyai ikatan yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya pada masyarakat yang mendukung hukum adat tersebuat yang terutama berpangkal pada perasaan keadilannya.

Dalam penyelesaian konflik yang terjadi di indonesia khususnya di daerah tanah kelahiran penulis banyak sekali penyelesaian berbagai masalah baik pidana maupun perdata di selesaikan secara adat daerah masing-masing. 

Sekarang penulis sedikit akan mengangkat mengenai tulisan yang diangkat dari penelitian tesis penulis yang inginj penulis tuangkan yaitu “Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Lahan Ditinjau Dari Undang-Undang Lingkungan Hidup”. Dalam tulisan penulis sebenarnya penulis mengangkat sebuah putusan kasus yang sudah inkrah. 

Namun, setelah melakukan pertimbangan penulis akan membahas permasalahan tersebut secara umum. Akhir-akhir ini hutan di Indonesia mengalami kemunduran juga deforestasi atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan Negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. 

Salah satu  kemunduran dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan. Dilihat dari faktor penyebab kebakaran hutan di Indonesia, faktor alam nampaknya hanya memegang peran yang sangat kecil, semisal disebabkan petir, letusan gunung merapi, atau batu bara yang terbakar.

Sedangkan faktor manusia menyebabkan hampir 100% dari kejadian kebakaran hutan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam kebakaran hutan dan lahan yang menjadi penyebab lainnya banyak masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, sehingga ada beberapa kasus, yang menyebabkan kebakaran hutan dan jelas ini sangat memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. 

Akan tetapi, Dalam ketentuan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat aturan yang memperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar dengan memperhatikan 

kearifan lokal di daerah masing-masing. Dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas local dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai  pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Penegasan dari pasal tersebut ialah adanya sekat bakar sebagai upaya pencegahan penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Timbul pertanyaan bagaimana jika ini dilakukan oleh salah satu masyarakat adat yang ingin membuka lahan dengan cara membakar dengan memperhatikan kearifan lokal yang sudah diatur didalam undang-undang tersebut.

Nah ini sering terjadi adanya selisih paham antara penegak hukum yang penulis temui hingga ada kasus sampai naik ke pengadilan diputuskan bersalah dan sudah inkrah. Ini sebenarnya yang masih menjadi keraguan dan kebimbangan masyarakat khusunya yang ada di Riau dalam membuka lahan dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada. 

Dalam kesempatan ini, izinkan penulis sedikit memberikan saran kepada kita semua Pentingnya pelestarian kearifan lokal khususnya kearifan lokal pada bidang kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan terhadap aturan, yang telah di buat oleh Negara yang mewadahi kearifan lokal. 

Seharusnya lebih diperkuat atau dipertegas, jangan sampai ada diskriminasi terhadap masyarakat adat yang terjerat hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Kemudian, Aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan lembaga adat masing-masing daerah dalam hal penegakan hukum, sehingga lebih teliti lagi untuk melihat yang mana benar-benar peristiwa pidana dan memenuhi unsur yang ada, kemudian alat bukti yang cukup.

Penulis : Guntur


Komentar Via Facebook :